SULSELPEDIA.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi serta pelaku industri perfilman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada pendalaman mekanisme distribusi dan penayangan film nasional di jaringan bioskop Indonesia, di tengah meningkatnya produksi film dalam negeri yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan layar.
Dalam forum itu, Rahayu meminta pandangan komprehensif dari para pelaku industri, khususnya pengelola jaringan bioskop dan asosiasi perfilman, terkait sistem distribusi film yang berlaku saat ini. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perfilman yang adil dan berimbang tanpa merugikan pihak manapun.
“Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan mengenai mekanisme penayangan film di bioskop. Kami ingin mengetahui apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional,” ujar Rahayu.
Menurutnya, Indonesia menerapkan pendekatan ekonomi hybrid yang tidak sepenuhnya kapitalistik maupun sosialis. Karena itu, negara dinilai perlu hadir untuk mengatasi celah yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pasar, termasuk dalam industri perfilman.
Rahayu juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Produksi Film Negara (PFN) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem perfilman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan jaringan bioskop guna menambah jumlah layar bagi film nasional.
“Permasalahan utama yang kita hadapi adalah keterbatasan layar. Produksi film nasional terus meningkat, namun jumlah layar yang tersedia belum mampu mengakomodasi semuanya,” katanya.
Berdasarkan data industri, produksi film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, jumlah film nasional yang dirilis mencapai lebih dari 200 judul. Sementara itu, total layar bioskop di Indonesia masih berkisar antara 2.000 hingga 2.500 layar, yang sebagian besar dikuasai oleh jaringan bioskop besar.
Kondisi tersebut memicu persaingan ketat antara film nasional dan film impor, yang umumnya didukung oleh jaringan distribusi dan strategi pemasaran yang lebih kuat. Selain itu, adanya perjanjian bisnis antara jaringan bioskop dengan distributor asing turut memengaruhi komposisi film yang ditayangkan.
Meski demikian, Rahayu mengapresiasi berkembangnya bioskop di daerah yang mengangkat film lokal. Ia menilai hal tersebut sebagai peluang strategis untuk memperluas akses masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya daerah melalui perfilman.
“Ke depan, kita perlu mendorong lahirnya lebih banyak bioskop dengan skala beragam, termasuk yang fokus pada film lokal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak bioskop terkait sistem kurasi dan distribusi layar. Menurutnya, perbedaan jumlah layar untuk setiap film perlu dijelaskan secara terbuka.
“Kami ingin mendapatkan gambaran mengenai persentase film nasional yang tayang serta bagaimana sistem kurasi dilakukan. Ini penting agar kami memahami dinamika di lapangan,” tegasnya.
Rahayu menambahkan bahwa aspek pemasaran film juga menjadi perhatian Panja, meskipun tidak seluruhnya perlu diatur dalam undang-undang. Ia menilai penguatan regulasi turunan dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem distribusi film yang lebih adil dan berimbang.
Hasil pendalaman ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi Panja Komisi VII DPR RI dalam memperkuat kebijakan nasional di sektor perfilman, guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan film nasional di tengah persaingan global.(Fraksi Gerindra)
