SULSELPEDIA – Upaya memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mendapat dorongan baru melalui kolaborasi Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Melalui Seminar Nasional dan Workshop Strategis selama dua hari di Bali, para pemangku kepentingan menyusun peta jalan transformasi kelembagaan layanan pengembangan bisnis (Business Development Services/BDS) hingga 2030.
Kegiatan bertajuk “ABDSI Strategic Planning Workshop – Developing the Roadmap Forward” ini menghadirkan 45 pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, penyedia BDS, akademisi, serta lembaga keuangan.
Forum ini bertujuan menyusun draf awal Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030 sebagai kerangka strategis untuk memperkuat peran BDS dalam meningkatkan daya saing UMKM.
Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari transformasi digital, tuntutan ekonomi hijau, hingga keterbatasan akses pembiayaan. Kondisi ini menegaskan perlunya ekosistem BDS yang lebih terkoordinasi, profesional, dan berkelanjutan.
“Ekosistem BDS dan asosiasi yang kuat penting untuk menerjemahkan tujuan pembangunan menjadi hasil nyata bagi UMKM. Di tengah tantangan digitalisasi dan pasar yang kian kompleks, peran BDS menjadi krusial. Workshop ini membangun visi bersama untuk memperkuat ABDSI dalam memberdayakan UMKM, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Djauhari Sitorus, Manajer Proyek PROMISE II Impact ILO.
Sebagai platform nasional utama bagi penyedia BDS, ABDSI memandang peta jalan ini sebagai instrumen penting untuk mendorong transformasi organisasi sekaligus menyatukan arah pengembangan sektor BDS di Indonesia.
“Peta jalan ini merupakan komitmen kolektif untuk menjadi mitra yang lebih kredibel, efektif, dan berkelanjutan bagi pemerintah, sektor swasta, dan terutama bagi jutaan UMKM di Indonesia,” kata Cahyadi Joko Sukmono, Ketua Umum DPN ABDSI.
Dari sisi pemerintah, pentingnya pendekatan berbasis data dan penguatan ekosistem juga menjadi sorotan.
“Upaya mendorong UMKM naik kelas harus dimulai dari pembenahan data agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Tantangan utama UMKM masih mencakup keterbatasan akses pasar dan kemitraan, akses pembiayaan, serta kapasitas teknologi dan standardisasi, terutama karena mayoritas UMKM kita masih berskala mikro. Karena itu, penguatan ekosistem, termasuk layanan BDS, menjadi kunci agar UMKM dapat berkembang dan berdaya saing,” ujar Fitri Rinaldi, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM.
Pendekatan penguatan layanan BDS yang efektif juga dinilai perlu dilakukan secara lebih terarah dan berbasis praktik terbaik.
Menurut Yanis Saputra, Staf Proyek PROMISE II Impact ILO, hal ini mencakup pentingnya memilih usaha yang tepat untuk didampingi, mendorong skema layanan berbayar guna meningkatkan komitmen dan kinerja, serta memastikan proses pendampingan berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.
Selain itu, pembelajaran berbasis evaluasi kinerja usaha dan peningkatan kapasitas organisasi penyedia layanan, dengan memimpin melalui contoh menjadi elemen penting untuk memastikan layanan BDS semakin relevan, adaptif, dan berdampak.
Selama dua hari, kegiatan ini diisi dengan dialog kebijakan bersama pemerintah, termasuk Bappenas dan Kementerian UMKM, serta diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas pilar strategis seperti tata kelola, pengembangan keanggotaan, standar profesional, dan kemitraan. Hari kedua difokuskan pada peningkatan kapasitas konsultan BDS dan finalisasi draf awal peta jalan.
Peta jalan yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan nasional dalam memperkuat kelembagaan ABDSI dan meningkatkan kualitas layanan BDS, sehingga mampu memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan integrasi ke dalam rantai nilai yang lebih luas.(*)
