SULSELPEDIA – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, menyoroti sejumlah permasalahan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/sederajat tahun 2025.
Salah satu isu utama adalah pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) sebagai syarat utama masuk sekolah unggulan, yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi.
“Ini yang sedang kami kawal sekarang, proses pendaftarannya. Karena memang proses ini agak rumit, terutama karena harus diawali dengan Tes Potensi Akademik (TPA). TPA ini menjadi salah satu persyaratan utama,” ujar Fauzi di Gedung DPRD Sulsel, Senin (26/5).
Fauzi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan TPA untuk memastikan tidak terjadi polemik di masyarakat.
Menurutnya, prosedur ini perlu dirancang dengan cermat agar adil bagi seluruh calon peserta didik.
Selain itu, Fauzi menyoroti penetapan empat sekolah unggulan di Makassar, yakni SMA Negeri 5, SMA Negeri 17, serta dua sekolah lainnya yang baru ditetapkan.
Penetapan ini disebutnya sebagai langkah yang terburu-buru dan kurang transparan.
“Sekolah-sekolah ini tiba-tiba ditetapkan kembali sebagai sekolah unggulan setelah munculnya regulasi baru. Penetapan itu menurut kami terburu-buru dan tidak melalui tahapan yang jelas,” tegasnya.
“Bahkan, hingga kini Dinas Pendidikan belum menjelaskan secara gamblang kepada kami, apa parameter yang digunakan,” lanjutnya.
Fauzi juga mempertanyakan indikator yang menjadi dasar penetapan sekolah tersebut sebagai sekolah unggulan.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses ini agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
“Makanya proses ini harus dikawal secara serius, agar tidak menimbulkan kesenjangan dan pertanyaan di masyarakat,” tutup Fauzi.(**)
