SULSELPEDIA.com – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Sultan Tajang, mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo.
Pengawasan tersebut dilakukan di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Senin (29/6/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Sultan menegaskan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wajo menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi sektor infrastruktur.
Fokus pengawasan meliputi perbaikan lima ruas jalan provinsi serta pembangunan saluran irigasi Daerah Irigasi (D.I) Cilellang di Kecamatan Sabbangparu dan D.I Cenranae di Kecamatan Pammana.
“Kemarin saya melaksanakan kegiatan pengawasan di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen mengawal pembangunan infrastruktur daerah yang menggunakan anggaran APBD Provinsi,” ujar Sultan saat ditemui di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (1/7/2026), di sela rapat paripurna jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi terkait Ranperda APBD 2025.
Menurut Sultan, sejumlah proyek jalan dan irigasi yang saat ini dikerjakan di Kabupaten Wajo merupakan hasil pengawalan serta perjuangan anggota legislatif melalui pembahasan anggaran di Komisi D DPRD Sulsel.
Ia menilai pembangunan tersebut memiliki peran strategis karena ruas jalan provinsi menjadi jalur utama aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Sultan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar kualitas pekerjaan tetap sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Kita berharap dengan selesainya pengerjaan ini dapat memperlancar mobilitas antarwilayah, memangkas waktu tempuh distribusi logistik, serta meningkatkan perekonomian sektor pertanian dan perdagangan lokal,” katanya.
Sultan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek-proyek tersebut hingga tuntas.
“Kita sama-sama mengawasi dan mengawal terus proyek ini hingga rampung 100 persen demi mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkeadilan di Bumi Lamaddukelleng,” tuturnya.
Kegiatan pengawasan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Pasaka, sejumlah tokoh masyarakat, serta tim Roemah Djoeang AIA-ST.(**)
