Kalimantan Barat kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kota Pontianak dan Kabupaten Landak berhasil membawa pulang lima penghargaan dalam bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Capaian ini menjadi salah satu berita Kalbar yang menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi digital.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyebut penghargaan tersebut menjadi gambaran dari koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan.
“Capaian ini merupakan gambaran sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Doni.
Dari lima penghargaan yang diraih, dua di antaranya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kalbar dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan untuk bidang pengendalian inflasi.
Di bidang digitalisasi daerah, Kalbar juga meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Sementara itu, Kota Pontianak menyumbangkan dua penghargaan. Kota tersebut meraih TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan serta TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Satu penghargaan lainnya diberikan kepada Kabupaten Landak yang meraih TPID Kabupaten/Kota Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan.
Pengendalian inflasi diperkuat lewat inovasi
Di balik penghargaan tersebut terdapat sejumlah program yang dikembangkan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di daerah.
Sepanjang 2025, TPID Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi melalui rapat, High Level Meeting (HLM), hingga kegiatan capacity building. Pemerintah daerah juga menerbitkan 27 surat keputusan yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi.
Langkah tersebut turut mendukung inflasi Kalimantan Barat tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia Kalbar, inflasi pada 2025 tercatat sebesar 1,85 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Selain koordinasi, sejumlah inovasi daerah juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Di tingkat provinsi terdapat SaPaHH DOKAR, sementara Kota Pontianak memiliki JEPIN KIPAS. Kabupaten Landak juga mengembangkan SIJANTAN yang berkaitan dengan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan.
Menurut Doni, Bank Indonesia Kalbar turut memberikan asesmen dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Pendampingan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TPID dan TP2DD.
“Antara lain dilakukan melalui pengembangan dan penguatan program inovasi TPID serta pendampingan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Digitalisasi transaksi pemerintah ikut diperkuat
Selain pengendalian harga, transformasi digital dalam transaksi pemerintah daerah menjadi bagian lain dari capaian Kalbar.
Pemerintah Provinsi Kalbar mengembangkan SAMSAT GOKATAN, salah satunya melalui pemanfaatan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Di Kota Pontianak, digitalisasi dikembangkan melalui EPonti. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan data penerimaan secara real time.
Pengembangan berbagai sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan transaksi.
Bagi pembaca yang mengikuti berita Kalbar hari ini, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa agenda pengendalian inflasi di daerah berjalan beriringan dengan upaya memperluas digitalisasi pemerintahan.
Bagi Doni, sederet penghargaan yang diterima Kalbar bukanlah tujuan akhir. Capaian tersebut justru menjadi dorongan untuk menjaga keberlanjutan program yang sudah berjalan.
“Penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir,” katanya.
Ke depan, Bank Indonesia Kalbar bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan melanjutkan pendampingan melalui kegiatan capacity building dan Safari TPID.
Pemetaan terhadap berbagai program inovasi juga akan terus dilakukan untuk memperkuat kinerja TPID pada periode berikutnya.
Doni berharap inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti sebagai program yang menghasilkan penghargaan, tetapi mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memperluas transaksi digital pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.
