MANADO — Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) menggelar kegiatan Media Gathering di Manado, 14-16 November 2026.
Mengangkat tema Building Trust, Strengthening Synergy, puluhan media turut serta dalam kegiatan yang digelar selama 3 hari itu.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III – Sulampua, Prayitno Amigoro, memaparkan perkembangan penanganan klaim penjaminan simpanan di Wilayah Sulampua.
Prayitno bilang, sejak beroperasi hingga 30 September 2026, Kantor Perwakilan LPS III Sulampua telah menangani klaim penjaminan simpanan terhadap 10 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya (CIU).
“Dari total simpanan yang diproses sebesar Rp333,36 miliar dengan 46.857 rekening, sebanyak Rp292,13 miliar (87,63%) atau 44.445 rekening ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB),” ujar Prayitno.
Sementara itu, Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB) tercatat sebesar Rp41,24 miliar (12,37%) yang melibatkan 2.412 rekening.
“Penyebab utama tidak layak bayarnya simpanan di wilayah Sulampua meliputi faktor penyebab bank tidak sehat sebesar Rp27,54 miliar (66,8%), simpanan tidak tercatat sebesar Rp13,2 miliar (32%), serta suku bunga di atas TBP LPS senilai Rp495,89 juta (1,2%),” jelasnya.
Hingga kini, kata dia, LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp239,68 miliar kepada nasabah di wilayah Sulampua setelah melalui proses verifikasi, perhitungan batas maksimum penjaminan Rp2 miliar, serta set-off terhadap kewajiban pinjaman nasabah.
Secara nasional, sejak LPS berdiri hingga 6 Oktober 2026, tercatat ada 161 bank yang telah dicabut izin usahanya, yang terdiri atas 1 Bank Umum dan 160 BPR/BPRS. Khusus sepanjang tahun 2026 berjalan, terdapat 14 BPR/BPRS yang izin usahanya dicabut oleh OJK dan masuk dalam proses likuidasi LPS.
“Melalui pemaparan ini, LPS terus mengimbau masyarakat dan para nasabah perbankan agar senantiasa memastikan produk simpanan mereka mematuhi ketentuan 3T agar hak penjaminan simpanan tetap terlindungi dengan aman oleh negara,” pungkasnya.(*)
