SULSELPEDIA — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menyampaikan keprihatinan atas pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (10/9).
Menurut Dimas, keputusan tersebut bukan hanya kehilangan bagi Partai Gerindra, tetapi juga bagi parlemen dan masyarakat yang menilai Saraswati sebagai figur muda progresif.
Ia menilai kehadiran politisi perempuan itu selama ini memberi warna baru dalam memperjuangkan isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan agenda kebangsaan.
“Beliau adalah sosok perempuan muda yang visioner, kritis, dan berintegritas. Kehadirannya di parlemen menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ujar Dimas.
HMI Badko Sulsel mendorong DPR RI agar tidak kehilangan semangat regenerasi serta membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik.
Menurut Dimas, representasi generasi baru harus benar-benar membawa gagasan segar, bukan sekadar formalitas.
Ia juga menyoroti lemahnya komunikasi politik di tubuh lembaga legislatif dan partai.
“Pengunduran diri ini menunjukkan sistem politik kita belum memiliki mekanisme kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Klarifikasi seharusnya dilakukan terbuka, bukan dibiarkan hingga memaksa individu mundur,” tegasnya.
Dimas menambahkan, pengunduran diri tidak boleh menjadi solusi tunggal. Parlemen dan partai politik harus menjadikannya pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, komunikasi publik, serta manajemen krisis.
“Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, kasus serupa akan terulang. Lebih berbahaya lagi, generasi muda dan perempuan bisa takut terjun ke politik karena khawatir satu kesalahan ucap akan menghancurkan karier mereka,” ujarnya.
Dimas menilai momentum ini perlu dijadikan refleksi kolektif bagi partai politik, termasuk Gerindra, dalam mengelola kader, meningkatkan kapasitas komunikasi publik, dan membangun budaya politik yang lebih transparan.
“Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik berkomitmen tidak hanya menjaga citra, tetapi juga memastikan regenerasi politik berjalan sehat, inklusif, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.(**)
