Sulselpedia.com, Makassar – Pembatalan penerapan New Normal di Makassar mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Masyarakat Sipil (LP2MS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekertaris LP2MS Sulsel Bachtiar Thyar menilai pemerintah Kota Makassar wajib untuk dapat mengendalikan informasi terkait penanganan pandemi covid-19 di tengah masyarakat.
Hal ini untuk menghindari adanya berita simpang siur yang dapat membuat perbedaan pandangan dan kegaduhan, sehingga menghambat proses penanganan pandemi di masyarakat. Harus ada kejelasan informasi.
“Sebelumnya sudah disiapkan New Normal, kemarin dibatalkan, info ini harus dapat terkendali, jangan sampai ada info yang simpang siur, yang mana bisa yang mana tidak, bisa gaduh dalam berkesimpulan, ini bisa menghambat proses penanganan pandemi di masyarakat, nanti malah naik lagi,” ujarnya.
Bachtiar berharap pemerintah Kota dapat memberikan informasi ke masyarakat secara kompleks dan menyeluruh agar penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan ditengah aktivitas masyarakat, khususnya pasca tidak lagi diberlakukannya PSBB. Sehingga proses pengendalian dan penanganan pandemi covid-19 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terjadi lagi adanya perbedaan.
“Mohon pemkot dapat menginfokan masyarakat secara menyeluruh, protokol kesehatan tetap harus dilakukan, jangan sampai ada yang merasa sudah bisa padahal belum bisa, harus berkesinambungan dan jangan lagi ada perbedaan, kasian masyarakat bingung nanti,” imbuhnya.
Sebelumnya, PJ Walikota Makassar Yusran Jusuf menyampaikan pembatalan penerapan New Normal di Kota Makassar karena belum memenuhi persyarakat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada kamis (28/05) kemarin.(rls)
