Sulselpedia.com – Tim Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel menyambangi Kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo dan Statistik) Kabupaten Enrekang, Senin (2/11/2020).
Kedatangan Tim untuk melakukan penilaian, visitasi atau verifikasi vaktual terkait Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Enrekang.
Visitasi yang dilakukan tim KIP Sulsel di Enrekang bukan tanpa alasan, sebab PPID Enrekang berhasil lolos 10 besar terbaik.
Tahapan visitasi itu merupakan proses akhir penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Sulsel tahun 2020.
Adapun Visitasi dilakukan langsung oleh Ketua KIP Sulsel, Pahir Halim beserta rombongan tim penilai, yang disambut langsung oleh Sekda Enrekang, DR.H Baba, Kadis Kominfo Hasbar,S.IP,M.Si, Sekdis Kominfo, Aswan Anjas dan jajarannya.
Sekda Enrekang, DR.H Baba mengatakan, visitasi ini dilakukan lantaran Enrekang masuk 10 besar terbaik daerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) se-Sulsel.
Selain Enrekang, 9 daerah lainnya yang lolos 10 besar pemeringkatan PPID tingkat Sulsel, diantaranya Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Sinjai, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo.
“Beberapa waktu lalu kita sudah lakukan presentasi terkait KIP ini dan hasilnya kita masuk 10 besar. Dan saat ini dilakukan verifikasi faktual apakah sesuai dengan fakta di lapangan yang kira presentasikan,” kata H Baba.
Ia menjelaskan, dari hasil verifikasi faktual nanti akan menentukan apakah Enrekang masuk 5 besar,
Meski begitu, pihaknya mengaku optimis bisa masuk 5 besar di Sulsel, karena peluangnya cukup besar. Apalagi komitmen Pemda Enrekang akan terus mendukung program-program sekaitan dengan KIP, sesuai amanat undang-undang.
Terlebih, saat ini tingkat keaktifkan OPD untuk menduking KIP sudah capai 80 persen, menyisakan 20 persen yang akan terus digenjot.
“Sudah banyak kegiatan kita yang kita publish di website resmi Pemkab lewat Diskominfo. Harapannya tahun depan keaktifkan OPD bisa capai 100 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun 2021 pihaknya akan minta persetujuan pimpinan agar semua OPD bisa menyiapkan program kegiatan yang mendukung KIP ini.
Selain itu, tahun 2021 juga akan dibangun mall pelayanan publik di Kabupaten Enrekang.
Dimana di mall itu semua OPD terkait akan berkumpul mulai PTSP, DLH dan OPD terkait, hal itu juga sebagai perwujudan kebijakan presiden untuk mendorong mempermudah kebijakan perizinan di daerah.
“Jadi kita optimis dan berharap, bisa masuk 5 besar daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Sulsel tahun ini,” pungkasnya. (hms)
