SULSELPEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar bersama Industri Jasa Keuangan melaunching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Kehadiran dapur MBG di Pangkep ini menunjukkan komitmen OJK dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan gizi dan perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Keterlibatan OJK Sulselbar menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Inisiatif ini sejalan dengan Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Program Asta Cita, khususnya poin ke-3 dan ke-4, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa OJK tidak hanya berperan menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan agar manfaat sektor keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T.
“Kami meyakini bahwa program ini selaras dengan Asta Cita ke-3 dan ke-4, yang menekankan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah untuk memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan, OJK terus mendorong pelaksanaan edukasi keuangan, inklusi keuangan, serta pembiayaan produktif yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan ini mendukung semangat pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia.
Program SPPG sendiri dirancang sebagai dapur pusat yang memproduksi dan mendistribusikan makanan sehat dan bergizi guna mendukung pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.
Untuk memastikan keberlanjutan program, lembaga jasa keuangan (LJK) dapat berperan dalam penyediaan modal kerja bagi penyelenggara SPPG maupun petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
Dalam ekosistem tersebut, OJK menjalankan fungsi pengawasan serta terus mendorong peningkatan inklusi keuangan guna memperkuat efektivitas program.
SPPG Talaka dikembangkan sebagai model integrasi antara peningkatan gizi dan inklusi ekonomi masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dukungan lintas sektor yang melibatkan regulator, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri keuangan mencerminkan semangat kolaboratif untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep, mitra industri keuangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kolaborasi ini. Mari kita lanjutkan sinergi ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan inklusif secara ekonomi,” tutup dia.
Sementara itu, Kepala Regional SPPI Sulsel, Muh Abdi Subhanuddin Gilman, menegaskan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan pangan.
“Kami berkomitmen memastikan bahwa seluruh makanan yang diproduksi di SPPG memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperketat standar pengawasan dan meminta SPPG untuk segera melengkapi berbagai sertifikasi penting.
“Sesuai arahan pimpinan, SPPG diminta untuk menyelenggarakan sertifikat layak higiene dan sanitasi dalam waktu satu bulan. Kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, untuk melengkapi sertifikat tersebut,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sertifikat penyelia halal, sertifikat halal produk, serta pengujian mutu air baku untuk memastikan kualitas bahan yang digunakan.
Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. “Diperlukan kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah agar kualitas makanan yang kita sajikan selalu terjaga,” tutupnya.
Acara peluncuran SPPG Talaka dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad, Kepala Regional SPPI Sulsel Muh Abdi Subhanuddin Gilman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H. Muhammad Tauhid, Tokoh Masyarakat Hj. Andi Nirawati, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pangkep.
Dari sektor perbankan dan industri keuangan turut hadir Argo Prabowo (Regional CEO BRI), Yulis Suandi (Direktur Utama Bank Sulselbar), Sukma Dwie Priardi (Regional CEO Region X Makassar), Bimawan Singgih Yulianto (Area Head BNI 07), Ali Irfan (Deputy Regional Manager Business Bank BTN), Ivander Liem (Area Head Bank Mandiri), dan Cecem Taufik (Wakil Pemimpin Cabang PNM).(*)
