SULSELPEDIA – Jaringan Komunitas Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM-LTI) bersama Rumpun Ponsilamba dan Pongsidampang menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di Nuha Luwu Timur (22/02/2025).
Aksi unjuk rasa ini digelar dan di pimpin oleh Hamrullah Ketua JKM LTl sebagai bentuk tuntutan kepada PT. Vale Indonesia sehubungan dengan proses perekrutan tenaga kerja yang tidak transparan dan terkesan tertutup khususnya kepada masyarakat sekitar serta Kasus lahan Lantuah, Sebaseba dan Bungku.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Hamrullah ketua JKM-LTI dalam orasinya bahwa PT. Vale sebagai pemilik WIUP seolah lepas tangan dan menutup mata atas proses perekrutan yang berlangsung tertutup dan tidak transparan serta PT.Vale terus melakukan aktivitas di Lokasi Lahan Rumpun Pongsilamba, Pingsipadan.
“Aksi unjuk rasa ini kami lakukan sebagai bentuk protes atas rencana PT. Antareja Mahada Makmur (PT. AMM) yang ditunjuk oleh PT. Vale sebagai pelaksana pekerjaan dengan merekrut tenaga kerja kurang lebih 600 orang namun proses yang berlangsung tidak transparan sehingga masyarakan lokal dan terdampak tidak mendapatkan ruang informasi yang cukup dan tertutup,” ujarnya.
Menurut Arwin selaku Jenlap aksi unjuk rasa menuturkan kekecewaan atas proses yang sedang berlangsung, menurutnya sebagaimana dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseeoan Terbatas dan UU No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba telah menerangkan kewajiban aspek pemberdayaan masyarakat lokal termasuk dalam dokumen kontrak kerja ada kewajiban memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal terdampak dalam hal ini rumpun pongsalamba.
“PT. AMM ataupun PT. Lycon tidak mengindahkan aturan hukum, Didalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseeoan Terbatas dan UU No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba telah menerangkan kewajiban pemberdayaan masyarakat lokal termasuk dalam dokumen kontrak karya jelas ada kewajiban memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal terdampak dalam hal ini rumpun Pongsilamba namun pada kenyataannya kondisi saat ini semuanya tidak mendapatkan informasi yang jelas bahkan terkesan sudah di kapling-kapling untuk kelompok tertentu saja, sehingga kami akan terus menggelar aksi dengan agar masyarakat lokal dapat diberdayakan serta hak hak mereka dapat diperoleh,” tegasnya.(*)
