SULSELPEDIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat mengantisipasi risiko lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel yang digelar di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu (3/12/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, ini mengusung tema penguatan pengendalian inflasi serta optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Waspadai 5 Komoditas Penyumbang Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan data terkini terkait kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan rilis BPS, Sulsel mencatatkan deflasi bulanan sebesar 0,07% (mtm) pada November 2025, dengan laju inflasi tahun berjalan (ytd) sebesar 2,34%.
Meski kondisi relatif stabil, Rizki mengingatkan adanya pola historis kenaikan harga jelang akhir tahun.
“Secara historis, ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena harganya cenderung meningkat saat Nataru, yaitu cabai rawit, tarif angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras,” ungkap Rizki.
5 Instruksi Wagub Sulsel untuk Kepala Daerah
Merespons potensi risiko tersebut, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mengeluarkan lima arahan strategis kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulsel. Pertama, Gencarkan Urban Farming. Melanjutkan optimalisasi lahan dan penanaman bibit hortikultura bekerja sama dengan Dinas TPHBUN.
Kedua, Infrastruktur Penyimpanan. Mengoptimalkan cold storage, pembangunan pabrik es mini di lokasi strategis, serta pemanfaatan teknologi Ozon untuk memperpanjang umur simpan ikan dan produk hortikultura.
Ketiga, Operasi Pasar & Stok Beras. Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dan meningkatkan serapan beras SPHP melalui koordinasi erat dengan Bulog.
Keempat, Kelancaran Distribusi. Memperbaiki konektivitas jalan dan meningkatkan mitigasi risiko banjir yang dapat menghambat distribusi pangan.
Kelima, Subsidi Angkut & Komunikasi Publik. Mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut serta memperkuat kampanye “Belanja Bijak” untuk menahan ekspektasi inflasi masyarakat.
Sulsel Juara Digitalisasi, Namun Masih Ada PR
Di sektor digitalisasi, Provinsi Sulsel kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat Juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut.
Prestasi ini turut diperkuat oleh Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang juga menyabet penghargaan di tahun 2025.
Namun, Fatmawati mengakui masih ada tantangan dalam percepatan digitalisasi, terutama di tingkat kabupaten/kota.
Beberapa kendala utama meliputi jaringan internet yang terbatas di wilayah kepulauan, retribusi yang masih dipungut secara tunai, serta minimnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkup OPD.
Roadmap Baru Digitalisasi 2026-2029
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Wagub Sulsel menekankan perlunya langkah konkret, yakni pertama, Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029 sebagai kelanjutan dari roadmap sebelumnya yang berakhir tahun ini.
Kedua, ASN sebagai Duta Digital. Mewajibkan ASN menggunakan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS dalam transaksi harian.
Ketiga, Wajib Pakai KKI. Meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja kebutuhan Pemda.
Keempat, Penguatan Infrastruktur. Memastikan penguatan sinyal di daerah blank spot dan mengaktifkan peran TP2DD di setiap daerah.
“Sinergi yang kuat antara pengendalian inflasi dan transformasi digital adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berkualitas,” tutup Fatmawati.(*)
