SULSELPEDIA — Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Fraksi Partai Gerindra di DPR RI yang menegaskan komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketua PD TIDAR Sulsel, Vonny Ameliani, menilai kebijakan Fraksi Gerindra yang mengevaluasi tunjangan DPR serta melarang kunjungan kerja ke luar negeri merupakan langkah tepat di tengah situasi sosial yang memanas.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh sikap Fraksi Gerindra di DPR RI. Langkah evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan DPR yang dianggap tidak relevan dengan rasa keadilan publik adalah sikap tegas yang sejalan dengan semangat perjuangan Gerindra,” ujar Vonny yang juga Ketua Gerindra Jeneponto sekaligus anggota DPRD Sulsel, Minggu (31/8/2025).
Vonny menekankan bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai hak istimewa.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan larangan bagi seluruh anggota fraksi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Larangan ini dikeluarkan menyusul gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang menelan korban jiwa.
“Tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua harus hadir bersama rakyat, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah,” tegas Budisatrio melalui keterangan tertulis.
Selain itu, Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal maupun terluka dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan sejumlah kota lain.
Ia menilai insiden tersebut sebagai peringatan penting bagi pemerintah dan parlemen untuk memperbaiki tata kelola bernegara.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ini bukan hanya duka keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka kita bersama sebagai bangsa,” ucapnya.
Budisatrio yang juga Wakil Ketua DPP Gerindra menambahkan, pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk meninjau ulang tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Demokrasi harus menjamin kebebasan berpendapat, dan kami siap meninjau ulang tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio.(**/rik)
