SULSELPEDIA — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga kesehatan (nakes) non-ASN ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan di Kantor DPRD Sulsel, Senin (14/10/2025).
RDP tersebut juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Mizar Roem. Dalam pertemuan itu, para tenaga kesehatan menyampaikan berbagai aspirasi terkait status kepegawaian, kesejahteraan, hingga persoalan tenaga non-ASN yang tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Salah satu tenaga kesehatan dari Luwu Utara, Andi Astrini, mengeluhkan ketidaktransparanan data dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Ia menyebut banyak tenaga kesehatan di daerahnya yang tidak terdata, meski telah lama mengabdi.
“Aturannya, jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi ikut tes PPPK. Namun kenyataannya, ada yang tetap diluluskan pada tahap kedua. Sementara kami yang bekerja langsung melayani masyarakat di puskesmas justru tidak diluluskan,” ujar Astrini.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat meneruskan aspirasi tersebut ke Komisi III DPR RI, agar tenaga kesehatan yang telah puluhan tahun mengabdi mendapat kejelasan status kepegawaian.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, menegaskan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi tenaga kesehatan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Aspirasi tenaga kesehatan akan kami bawa ke pusat sesuai aturan. Namun perlu ada validasi data yang faktual. Kami minta tenaga kesehatan di kabupaten dan kota menyampaikan data tertulis agar bisa diverifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, menuturkan bahwa DPRD hadir untuk menepati janji dalam memfasilitasi persoalan tenaga kesehatan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
“Kami hadir untuk memfasilitasi teman-teman nakes yang menghadapi berbagai persoalan. Saya yang juga berlatar belakang dokter sangat memahami kerja keras tenaga kesehatan. Karena itu, kesejahteraan mereka harus terus diperjuangkan,” kata Cicu.
Ia menegaskan DPRD Sulsel akan mengawal aspirasi tersebut secara serius dan berharap proses validasi data segera diselesaikan agar bisa diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kami berharap data bisa diverifikasi pekan depan. Ini adalah perjuangan bersama. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat akan terus memperjuangkannya,” tegasnya.
Cicu juga meminta dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan tenaga kesehatan non-ASN yang telah lama mengabdi.
“Kami butuh kerja sama semua pihak. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang penghargaan terhadap pengabdian teman-teman nakes yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat,” tutupnya.(**)
