Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kata dia, risiko tekanan inflasi tahun 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan dapat berfokus pada pertama, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik antar sesama Kab/Kota di Susel maupun dengan provinsi lainnya.
Kedua, peluang pemanfaatan jalur distribusi toko ritel oleh Pemda dalam rangka stabilisasi harga komoditas.
Ketiga, penguatan sinergi dan kolaborasi TPID se-Sulsel dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
Adapun bentuk komitmen Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Selatan diwujudkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah di wilayah Sulawesi Selatan oleh seluruh Kepala Daerah dari 24 Kab/Kota dalam HLM TPID kali ini.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, selaku Ketua TPID Sulsel, berharap penandatanganan kesepakatan tersebut bisa membuat koordinasi terkait KAD antar Kab/Kota terjalin dengan semakin intensif.
Lebih lanjut, Gubernur Sulsel juga mendorong seluruh Kab/Kota untuk mengintegrasikan data-data di tingkat Kab/Kota dan Provinsi, termasuk dalam penyusunan neraca pangan, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak dan bisa meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Sulsel.
Selain upaya pengendalian inflasi, Gubernur Sulsel juga menghimbau tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kab/Kota.
