MAKASSAR, SULSELPEDIA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) berharap dukungan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof H M Nurdin Abdullah dan seluruh jajarannya, untuk mensukseskan sensus penduduk. Inspektur Utama BPS RI, Ahmad Jaelani, mengatakan, keberhasilan sensus penduduk khususnya di Sulsel, tidak bisa terlepas dari dukungan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah provinsi.
“Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, agar sensus penduduk bisa berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan ini,” kata Ahmad Jaelani, pada acara Pencanangan Sensus Penduduk Tahun 2020, di Hotel Claro Makassar, Kamis, 6 Februari 2020.
Ahmad Jaelani menjelaskan, sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dilakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada 2020 dengan dua metode. Metode pertama dilakukan secara online mulai pada bulan Febuari sampai Maret, sedangkan untuk pendataan secara manual sendiri akan dilakukan pada bulan Juli sampai selesai.
Pendataan tahap dua sendiri dijadwalkan pada tahun 2021. Untuk jumlah pertanyaan sendiri cukup variatif. Tahap pertama diajukan 22 pertanyaan, sedangkan untuk tahap kedua 82 pertanyaan.
“Sensus penduduk dua tahap pertama di tahun 2020 dengan 22 pertanyaan dan pada tahap kedua 82 pertanyaan, pencacahan sampel 82. Tentu data awalnya kita berdasarkan Dukcapil kemudian dilakukan wawancara langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Jaelani menyampaikan, untuk masyarakat Sulsel yang ingin melakukan sensus penduduk secara online di website sensus.bps.go.id dimulai dari bulan Februari sampai bulan Maret mendatang. Tahun 2020 dilakukan secara berbeda, 20 Februari sampai 30 Maret melalui sarana online website sensus.bps.go.id.
“Mari kita bergandengan tangan untuk mencatat Indonesia. Ada 8,8 juta jiwa dan kami akan melakukan wawancara langsung tahap pertama 10.000 jiwa masyarakat Sulsel,” ungkapnya.
Sementara, Gubernur Sulsel Prof H M Nurdin Abdullah, meminta pihak BPS Sulsel melakukan pendataan by sistem dan by riset. Karena data dari BPS menjadi acuan seluruh pemerintah, terutama Pemprov Sulsel sendiri.
“Kita harus betul-betul membangun sebuah sistem yang mempermudahkan bagi kita semua,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, menegaskan, agar BPS memanfaatkan anggaran Rp 4 triliun ini untuk betul-betul melakukan pendataan dan menurunkan tim berkualitas, agar bisa mendapatkan data yang valid.
“Saya berharap BPS menurunkan tim yang kompeten. Dan saya berharap tidak melakukan pendataan asal-asalan, kita butuh data maksimal,” pungkasnya. (*)
